bedah-rumah-warga-miskin-batal-kepala-dinas-meminta-maafKepala Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto (dua dari kanan) menyampaikan keterangan  pers. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)


Wahyu Nur Asmani EW
Bedah Rumah Warga Miskin Batal, Kepala Dinas Meminta Maaf

SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Pembatalan pencairan dana bedah rumah warga miskin melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga miskin di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menuai gejolak.


Warga miskin penerima RTLH didampingi kepala desa (kades) maupun lurah serta pamong bersiap unjuk rasa menemui Bupati Purworejo, rencananya Senin (28/11/2022).

  • Geguritan Angin Semilir Saka Pesisir Kidul Diluncurkan
  • Gambar Wajah-wajah Wartawan Dipamerkan di Tembi

  • Berita koranbernas.id, Sabtu (24/11/2022) berjudul Bupati Purworejo Gagalkan Pencairan Dana Warga Miskin, Seribu Orang Siap Demo, memperoleh tanggapan dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) setempat, Eko Paskiyanto.

    "Kami mohon maaf atas gaduhnya persoalan dana RTLH, kami perlu sampaikan bahwa memang betul tahun 2022 ini sebanyak 398 unit RTLH dari 38 desa dan tiga keluarahan di 14 kecamatan yang dananya Rp 5,97 miliar tidak bisa terealisasi. Tentu saat ini sedang kami laksanakan beberapa tahapan," jelas Eko didampingi Sekretaris Dinas, Sugito serta pejabat Dinas Perkimtan saat konferensi pers, Jumat (25/11/2022) sore.

  • Buku Geguritan Dialek Semarangan Diluncurkan di Bantul
  • Saat Gareng Pegang Gagang Mikrofon

  • Eko lantas menjelaskan bagaimana proses pengajuan RTLH sehingga dananya tidak dapat cair tahun ini. Program tersebut sempat berhenti selama dua tahun karena pandemi Covid-19. Dan, pada tahun 2022, terjadi review Peraturan Bupati (Perbup) oleh Gubernur.

    Perbup bantuan hibah Nomor 32 Tahun 2021 kemudian diubah menjadi Perbup Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman, Pengelolaan Bansos yang Bersumber pada APBD Kabupaten Purworejo.

    Di dalam Perbup baru, terdapat penambahan penjelasan terkait dengan penerima, memperjelas penerimaan RTLH, sebelumnya pengajuan proposal oleh kelompok masyarakat (pokmas)  menjadi individu.

    "Kami melaksanakan bantuan RTLH sesuai Perbup baru dari pokmas ke individu. Kami sudah laksanakan sosialisasi, bekerja sama dengan BNI sebagai bank yang akan membuatkan rekening penerima RTLH," jelasnya.

    Ternyata, tahapan yang dilaksanakan tidak dapat mengejar tenggat yang ditentukan saat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

    "Dari permasalahan ini kami sudah melakukan rapat koordinasi, pertemuan antara pemda (eksekutif) dan Komisi II DPRD. Setelah terjadi beberapa pertemuan diangkat ke rapat legislatif dan eksekutif, akhirnya pada 28 Oktober 2022 disepakati bantuan dana RTLH 2022 dengan kendala yang ada tidak bisa direalisasikan, solusinya diusulkan untuk anggaran 2023," sebut Eko.

    Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo,  membantah pihaknya telah melakukan pembahasan terkait pembatalan pencairan dana RTLH bagi warga miskin untuk tahun 2022.

    "Kami (Komisi II dan Banggar DPRD Purworejo) melakukan rapat bersama Dinas Perkimtan untuk membahas rencangan anggaran untuk tahun 2023 pada rapat 28 Oktober 2022 membahas rancangan anggaran untuk tahun 2023. Tidak benar kalau disebut Dinas Perkimtan bersama kami telah membahas penundaan pencairan dana RTLH tahun 2022," kata Tunaryo kepada koranbernas.id via sambungan telepon seluler, Sabtu (26/11/2022). (*)


    TAGS: rumah  RTLH 

    SHARE
    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini