Selasa, 21 Sep 2021,


ppkm-tak-mengganggu-jadwal-pilur-serentak-kulonprogo-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulonprogo, Ariadi. (istimewa)


Anung Marganto
PPKM Tak Mengganggu Jadwal Pilur Serentak Kulonprogo

SHARE

KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Tahapan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Kabupaten Kulonprogo masih sesuai jadwal dan tidak terganggu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM). Saat ini sedang memasuki tahap pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penerimaan usul perbaikan DPS tanggal 4-6 Agustus 2021.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulonprogo, Ariadi, mengungkapkan sampai hari ini belum ada keputusan resmi tentang penundaan pelaksanan Pilur serentak di Kulonprogo. Sesuai keputusan Bupati Kulonprogo, pelaksanaan Pilur di Kulonprogo tetap  dijadwalkan pada 12 September mendatang. Sebanyak 68 kalurahan dari 12 kapanewon juga dipastikan menggelar pemilihan secara serentak.


Ariadi menandaskan, karena saat ini kita masih dalam masa  pandemi Covid-19 maka setiap tahapan Pilur harus memenuhi standar penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat. Sehingga harapannya pesta demokrasi di tingkat desa tersebut tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Kalurahan yang menyelenggarakan Pilur.

“Jadwal Pemilihan Lurah sampai dengan hari ini masih aman dan masih sesuai jadwal,” kata Ariadi, Selasa (3/8/2021) malam.


Sedangkan Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa DPMDP2KB Kulonprogo, Risdianto, mengatakan agenda kampanye akan dijadwalkan pada tanggal 6, 7, 8 September 2021. Mengenai aturan tersebut sudah tertuang didalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 32 tahun 2021 tentang Penerapan Prokes pada Pilur. Dalam aturan tersebut pihak penyelenggara maupun peserta wajib melakukan upaya pencegahan penularan virus Corona pada setiap tahapan pemilihan lurah. Mulai dari tahapan sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan.

Risdianto juga meminta agar para calon tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan serta berpotensi menjadi klaster penularan dalam kampanye tersebut. Namun dalam aturan tetap diperbolehkan kampanye tatap muka asal sesuai prokes.

”Aturan dalam kampanye Pilur yang berlaku saat ini memang telah diijinkan kampanye tatap muka, namun harus sesuai prokes. Diharapkan, para calon lurah juga bisa menggelar kampanye secara daring,” kata Risdiantoyang dihubungi secara terpisah melaui sambungan ponsel, Selasa (3/8/2021).

Risdianto menambahkan, jika ada temuan kampanye yang tidak sesuai prokes, maka pihaknya memastikan ada sanksi tegas bagi para calon terbukti melanggar. Yakni berupa teguran lisan hingga sanksi administratif yang memberatkan calon Lurah.

Dalam Perbup No. 32 tahun 2021 juga diatur tentang barang yang diberikan oleh calon Lurah kepada para pendukung saat kampanye. Calon lurah hanya diperkenankan memberi barang kampanye berupa peralatan pencegahan virus seperti masker dan hand sanitizer.

“Saya tegaskan, calon Lurah memberikan uang atau sembako kepada konstituennya maka itu sudah merupakan politik uang dan termasuk pelanggaran,” ujarnya. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini