bisa-dipercaya-ciri-negara-beradab-menurut-anggota-dpr-ri-sukamtaSeminar Live Streaming Anti Hoax RUU KUHP, Sabtu (26/11/2022), dengan narasumber anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (istimewa)


Siaran Pers
Bisa Dipercaya, Ciri Negara Beradab Menurut Anggota DPR RI Sukamta

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Cap netizen Indonesia dianggap paling tidak sopan se-Asia Pasifik rupanya sulit terhapus. Selain memprihatinkan, juga menjadi kabar tidak menggembirakan. Pada saat yang sama, pemerintah terus berupaya membangun peradaban.


“Ciri-ciri negara yang beradab adalah masyarakatnya bisa dipercaya. Bagi sebagian orang hoaks dianggap ringan, padahal itu persoalan sangat serius,” ujar Sukamta, anggota Komisi I DPR RI saat menjadi narasumber Seminar Live Streaming Anti Hoax RUU KUHP, Sabtu (26/11/2022).

  • Pemimpin yang Berkelahi Contoh Buruk bagi Generasi Milenial
  • Revolusi Digital Berlangsung Kejam

  • Menurut anggota Fraksi PKS DPR RI ini, pekerjaan rumah (PR) besar bangsa Indonesia saat ini yaitu membangun peradaban. “Masalahnya, mucul buzer, tukang dengung memuji orang yang didukung tetapi sering menjatuhkan yang mengkritik dengan menampilkan berita bohong,” kata dia.

    Pada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tersebut, lebih lanjut Sukamta memaparkan di dalam kitab suci agama terdapat larangan soal berita palsu.

  • Generasi Milenial Lari Kencang, Pemerintah Ketinggalan
  • Yogyakarta Uji Coba Tanam Kopi di Lahan Perkotaan

  • “Di dalam Kitab Suci Al Quran berita bohong juga dilarang dan harus melakukan proses klarifikasi ketika berita bohong itu datang,” ungkapnya.

    Yang memprihatinkan, lanjut dia, justru pada ruang siber orang merasa sangat ringan menyebar berita yang tidak diverifikasi terlebih dahulu, dengan argumentasi bersumber dari tokoh. “Berita bohong di ruang nyata maupun maya secara moral dan hukum itu salah,” tegasnya.

    Peraih gelar doktor dari universitas ternama di Inggris itu menambahkan, karakter dan sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Al Amin, artinya bisa dipercaya. Sahabat yang paling awal menerima Islam, Abu Bakar, disebut Ash Shiddiq, artinya selalu menyatakan benar semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

    Korelasinya dengan zaman sekarang, kepercayaan merupakan bagian penting dari proses berbangsa. Sudah semestinya negara yang beradab tidak memandang ringan kebohongan.

    Contoh, kata Sukamta, di dalam proses jual beli online orang menjual barangnya disertai iklan berlebihan sampai menyesatkan bahkan menjurus kebohongan. Cara mencegahnya? Menurut dia, jangan mudah tergiur penawaran seperti itu.

    Misalnya, iklan tentang khasiat minum ramuan ini atau mengoleskan ramuan itu akan kembali muda. Nenek usia 63 tahun wajahnya seperti 18 tahun. “Itu tidak mungkin, no way. Celakanya ada orang terpengaruh juga. Kalau dari 100 ribu orang ada satu persen saja yang percaya maka ada seribu orang tertipu. Misalnya harganya Rp 100 ribu, berarti Rp 100 juta,” paparnya.

    Sukamta prihatin penyesatan seperti ini terkesan dibiarkan. Semestinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaturnya, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan.

    Selain itu, saran dia, masyarakat juga perlu bijak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sedangkan aturan hukum berupa ancaman pidana bukan satu-satunya cara menghadirkan tertib sosial.

    Sanksi pidana merupakan langkah terakhir mengatasi masalah. Adapun langkah awal, perlu ada edukasi dan penyadaran secara terus menerus akan berbagai norma dan aturan yang berlaku.

    Menurut dia, Allah SWT memberikan keterbatasan kemampuan pendengaran manusia maupun kemampuan mengingat. Ada hikmahnya manusia diberi sifat pelupa.

    “Saya bayangkan kalau kita bisa mendengar seluruh masalah dan seluruh yang direncanakan orang lain kemudian kita tidak lupa, maka kita akan overload, stres terganggu mental,” tandasnya.

    Manusia diberi sifat lupa, lanjut dia,  juga menjadi pertimbangan supaya jangan membebani orang lain dengan informasi yang tidak perlu.

    “Mungkin informasi itu perlu bagi kita namun tidak bagi orang lain. Belum tentu orang lain membutuhkan informasi dari kita,” kata Sukamta.

    Narasumber lainnya pada seminar kali ini adalah Wawan Andriyanto (Advokat & Legal Consultant) serta pengamat isu sosial dan politik, Alfath Bagus P. (*)


    TAGS: DPR  seminar 

    SHARE
    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini