Sabtu, 04 Des 2021,


dprd-diy-bahas-raperda-penanggulangan-covid-ini-substansinyaAndriana Wulandari memimpin rapat Pansus Raperda Penanggulangan Covid-19. (istimewa)


Sholihul Hadi
DPRD DIY Bahas Raperda Penanggulangan Covid, Ini Substansinya

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – DPRD DIY sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19. Kelak, apabila ditetapkan sebagai perda, substansi dari regulasi itu dimaksudkan untuk panduan dan acuan penanggulangan penyakit tersebut.


Raperda tersebut sekaligus menjadi jawaban atas belum memadainya peraturan perundang-undangan, sebagai payung hukum bagi daerah. “Penanggulangan Covid-19 di DIY selama ini masih menggunakan peraturan gubernur dan surat edaran dari pemerintah pusat,” ungkap Andriana Wulandari, Ketua Panitia Khusus (Pansus) raperda itu, Selasa (19/10/2021).


Anggota Komisi D yang salah satunya membidangi kesehatan ini menjelaskan, raperda dibahas secara maraton melibatkan instansi terkait mulai dari Dinas Kesehatan, Biro Hukum Setda DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Disperindagkop, Diskominfo, Disnakertrans, Bappeda, Disdikpora maupun Kanwil Kemenkumham DIY.

Pansus membahas pasal demi pasal maupun bab per bab. Selain itu, juga menerima berbagai masukan maupun usulan untuk memperkaya substansi raperda tersebut supaya lebih baik.


Disampaikan, pada rapat kerja sebelumnya terdapat usulan sanksi pidana dihilangkan karena rawan dipermasalahkan, hanya sanksi administrasi.

Terdapat tambahan pasal yang mengatur tentang WNA di DIY. Jika ditemui ada warga negara asing melanggar protokol kesehatan tidak sampai dideportasi, melainkan dikenai denda sebesar Rp 1 juta. Menurut Andriana, sanksi denda terhadap WNA yang melanggar sudah diterapkan di Provinsi Bali.

Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Sekretariat DPRD DIY, Rio Kamal Syiefa, menyampaikan terdapat lima asas yang mendasari penyusunan raperda tersebut yaitu kemanusiaan, perlindungan, manfaat, pemerataan dan kebersamaan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir 20 Juli setahun silam, kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan secara umum sudah cukup baik. Laki-laki cenderung kurang patuh dibanding perempuan.

Dari data tersebut, Covid-19 berdampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Jumlah pengangguran meningkat sebanyak 98.400 orang. Perekonomian DIY rata-rata tumbuh 5,47 persen per tahun, langsung mengalami kontraksi pada tahun 2020.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, menyatakan raperda tersebut sudah sesuai dengan pedoman kesehatan. Hanya saja perlu dipikirkan penanganan limbah APD yang digunakan dalam pencegahan Covid. Sedangkan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY, Sigit Alifianto, mengusulkan terkait jaring pengamanan sosial. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini