Sabtu, 04 Des 2021,


dprd-diy-bahas-raperda-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan-ini-urgensinyaAnggota Komisi A Sudaryanto menyampaikan pandangannya pada Rapat Paripurna DPRD DIY. (istimewa)


Siaran Pers
DPRD DIY Bahas Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ini Urgensinya

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Melalui Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD DIY, Nuryadi, Senin (18/10/2021) legislatif menyetujui untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.


Selama ini pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di DIY menggunakan landasan hukum dari pusat, belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.


Pada rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Suharwanta dan Anton Prabu Semendawai serta pimpinan fraksi-fraksi, Sudaryanto selaku juru bicara Komisi A menilai urgensi penyusunan raperda tersebut sudah mendesak.

“Pancasila dan wawasan kebangsaan diperlukan sebagai langkah dasar membangun karakter bangsa agar memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan,  memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.


Menurut dia, perubahan politik global dan nasional harus disikapi sebab dikhawatirkan akan diikuti hilangnya rasa kesetiakawanan sosial, lemahnya loyalitas terhadap bangsa dan negara, menguatnya intoleransi maupun terjadinya dominasi mayoritas terhadap minoritas.

Dengan adanya perda itu Pemda DIY punya kewajiban menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pemda juga berkewajiban memegang teguh Pancasila demi menjaga persatuan kebidupan berbangsa dan bernegara.

“Ini penting karena DIY pusat pendidikan budaya dan daerah tujuan parwisata bertaraf dunia. Yogyakarta mampu  menjadi kawah candradimuka bagi masyarakat yang hadir sehingga muncul rasa cinta terhadap bangsa dan negara,” tambahnya.

Anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Muhammad Syafii memberikan apresiasi, perda itu  ke depan akan menjadi payung hukum yang lebih kuat. Selama ini Komisi A sudah melaksanakan sosialisasi Pancasila ke masyarakat DIY.

“Kami melihat pada tingkatan pendidikan formal sudah ada mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Regulasi ini untuk menguatkan yang sudah ada,” kata Syafii.

Nurcholis Suharman dari Fraksi Partai Golkar menyatakan perda itu ke depan bisa menjadi panduan sistem pendidikan Pancasila. “Kami berharap Pancasila betul-betul yang murni di dalam Pembukaan UUD 1945, jangan diperas atau dibelokkan dengan paham tertentu, belok kanan atau kiri,” kata dia.

Dengan perda tersebut masyarakat betul-betul memperoleh pemahaman utuh tentang Pancasila yang murni dari founding father serta sudah diakui sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. (*)


TAGS: DPRD  DIY 

SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini