gubernur-diy-diminta-beri-perhatian-wilayah-perbatasanKetua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat konferensi pers di DPRD DIY. (istimewa)


Siaran Pers
Gubernur DIY Diminta Beri Perhatian Wilayah Perbatasan

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY memberikan perhatian lebih pada wilayah perbatasan. Ini penting sebagai upaya untuk percepatan pembangunan kawasan tersebut supaya relatif tidak tertinggal.


Permintaan tersebut disampaikan sehubungan akan dilantiknya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X menjadi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo.


Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 10 Oktober 2022. Seluruh proses serta tahapan menuju pelantikan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY sudah dilaksanakan secara konstitusional sesuai UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

"Alhamdulillah, proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah selesai, DPRD DIY pada 9 Agustus 2022 telah dilakukan penetapan untuk masa jabatan 2022 - 2027. Hari ini sesuai tahapan, kita sudah raker bersama Biro Tata Pemerintahan, Biro Umum Humas dan Protokol, Sekretariat serta Paniradya Keistimewaan,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Eko Suwanto menyampaikan pembangunan wilayah perbatasan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Dari pengamatannya berkeliling ke daerah, dia melihat selama dua tahun sejak lahirnya perda ini kawasan perbatasan DIY masih tertinggal.

“Khususnya dalam tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan maupun akses transportasi,” kata Eko Suwanto pada konferensi pers di DPRD DIY, Senin (3/10/2022).

Dia sepakat, wilayah perbatasan DIY yang bersinggungan dengan Jawa Tengah, lanjut dia, memerlukan perhatian dan percepatan pembangunan dari Pemda DIY.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, banyak kawasan perbatasan di wilayah Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur sekolah.

Hal ini berdampak pada penerapan zonasi bagi siswa yang berkeinginan ke sekolah negeri karena keterbatasan sekolah.

Begitu pula pada bidang kesehatan, Pemda DIY mestinya minimal membangun rumah sakit tipe D yang difokuskan pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak. Rumah sakit itu disertai pula dokter spesialis.

Warga Kecamatan Gedangsari, Semin di Gunungkidul yang berbatasan dengan Klaten maupun Kecamatan Samigaluh Kulonprogo dengan Magelang dan Kecamatan Temon dengan Purworejo minim akses kesehatan.

Apabila ada warga mengalami kejadian kedaruratan dilarikan ke rumah sakit yang berada di ibu kota kabupaten.

Selain kesehatan, menurut dia, akses transportasi berupa jalan juga harus ditingkatkan demi peningkatan ekonomi, termasuk jalur evakuasi di kecamatan-kecamatan atau daerah rawan bencana.

“Pembangunan tiga sektor ini bisa dioptimalkan. DIY selama sepuluh tahun terakhir sudah menerima Dana Keistimewaan mencapai Rp 8,8 triliun. Bisa juga pembangunan akses jalan ini dikerjasamakan dengan kabupaten yang berbatasan,” kata dia.

Pada bagian lain soal ekonomi dan pariwisata, Eko Suwanto menyatakan Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu bekerja sama dengan pelaku pariwisata Bali.

Sejauh ini penerbangan langsung dari DIY ke Bali masih minim menjadi alasan masih sedikitnya wisatawan mancanegara yang berlibur ke Yogyakarta. (*)


TAGS: DPRD  DIY 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini