Kamis, 21 Okt 2021,


ingin-menjaga-ruh-reformasi-aktivis-98-menolak-wacana-tiga-periode-jokowiDiskusi dan konsolidasi jaringan aktivis 98 di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul (muhammad zukhronnee ms/koranbernas.id)


Muhammad Zukhronnee Muslim
Ingin Menjaga Ruh Reformasi, Aktivis 98 Menolak Wacana Tiga Periode Jokowi

SHARE

KORANBERNAS ID, BANTUL -- Tujuh tahun menjabat jadi orang nomor satu di Indonesia, Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidaklah mudah. Banyak pekerjaan rumah dalam skala prioritas belum terpecahkan. Berbagai konflik kepentingan kelompok pun dianggap mengiringi langkah Presiden dalam memimpin negeri ini.


"Dalam rangka tujuh tahun Presiden Jokowi, Kami sebagai kelompok reformasi merasa punya kewajiban memberikan warna, memberikan masukan ke pak presiden," kata Anto Kusumayuda, Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 dalam konsolidasi aktivis 98 dari Yogyakarta, Minggu (26/9/2021).

  • Ki Seno Nugroho Hibur Wisatawan Malioboro
  • Setiap Anggota Relawan Blusukan Jokowi Rekrut Empat Orang

  • Anto melanjutkan, kawan-kawan dan kelompok-kelompok yang lain yang di partai maupun tidak di partai mendorong dan memfasilitasi konsolidasi dan refleksi ini. Karena kekuatan oligarki ini sudah membuat kita lagi bisa menahan diri.

    "Kondisi yang sekarang ini udah sudah penuh metafor, metamorfosis itu udah seperti balik ke jaman dulu. Apalagi mereka [kelompok oligarki] ini ingin melakukan amandemen jabatan presiden tiga periode, atau menambah tiga tahun penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah yang lain seperti Satgas BLBI segala macam," terangnya.

  • Dituduh Cemari Lingkungan, Pembudidaya Ikan Keluarkan Petisi
  • Tak lagi Bersahabat, Christine Hakim Prihatin pada Ratna Sarumpaet

  • Sejumlah anggota jaringan aktivis pergerakan 98 meminta ketegasan orang nomor satu di Indonesia tersebut menolak wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode. Penolakan tersebut sangat dibutuhkan agar tidak mencederai ruh reformasi.

    "Kita menolak amandemen tiga periode. Meski wacana itu sebenarnya bukan berasal dari jokowi, tapi jokowi terus difetakompli isu itu," imbuhnya.

    Presiden harus membuat pernyataan dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) pada 2024 mendatang. Dengan demikian polemik jabatan presiden tiga periode tersebut akan hilang.

    Anto mensinyalir, wacana atau isu amandemen jabatan tiga periode itu dihembuskan kelompok Orde Baru (ORBA). Sebab bila amandemen tersebut direalisasikan maka reformasi tidak akan ada bedanya dengan ORBA yang melanggengkan kekuasaan presiden.

    "Kita sebagai kelompok reformis harus melakukan penguatan terhadap jokowinya karena isu amandemen [tiga periode] itu menghancurkan reformasi. Kan reformasi itu dua periode, kalau ditambah satu periode kan simbol reformasinya hancur. Sama saja dengan pak harto [di masa orba]. Dan [wacana] itu memang sengaja mereka lakukan," tandasnya.

    Selain ketegasan jabatan dua periode, aktivis 98 juga meminta Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebab sejumlah menteri disebut tidak bekerja dengan baik. Kebijakan sejumlah menteri pun dinilai tidak pro rakyat. Mereka hanya mewakili oligarki dan kelompoknya sendiri.

    Untuk menyuarakan kritikan kepada Jokowi tersebut, para aktivis 98 ini melakukan konsolidasi di tingkat daerah. Setelah di Jakarta pada 17 September 2021 lalu, konsolidasi kedua dilakukan di DIY kali ini. Gerakan yang sama akan dilakukan di Surabaya pada 30 September 2021.

    "Nah nanti di bogor sesuai jadwal pak jokowi, rencananya pada 7 oktober. Ada beberapa kelompok yang menyanggupi [kita] bertemu dengan presiden. Kalaupun tidak ya kita bakal demo ke presiden untuk mengingatkan cita-cita dan spirit reformasi," paparnya.

    Sementara Fitra Redyadi aktivis pergerakan asal Malang menambahkan, saat ini disparitas terhadap kepentingan itu semakin susah untuk diurai. Sebetulnya dalam tujuh tahun Jokowi bukan hanya tujuh tahun saja, tapi dihitung sejak awal masa reformasi.

    "Berarti sudah 24 tahun sejak Megawati, SBY hingga Jokowi tidak terjadi perubahan yang signifikan. Tapi sekarang semua dituduhkan kepada Jokowi seolah-olah kesalahan akhir dari reformasi itu ada di Jokowi," tandasnya.(*)



    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini