Selasa, 18 Mei 2021,


ini-komitmen-dprd-diy-melindungi-masyarakat-miskin-dan-kelompok-rentanKetua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat Sosialisasi Propemperda Tahun 2021. (sholikul hadi/koranbernas.id)


Siaran Pers
Ini Komitmen DPRD DIY Melindungi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA --  Warga miskin maupun kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum kadang-kadang berada pada posisi lemah. DPRD DIY berkomitmen melindungi mereka. Beragam cara ditempuh, salah satunya melalui pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat dan Kelompok Rentan.


Raperda inisiatif DPRD DIY itu sudah teragenda di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021. Targetnya tahun ini selesai agar bisa langsung diterapkan setahun kemudian. Total terdapat 12 raperda dan raperdais yang menjadi prioritas pembahasan.


Ketua Komisi A DPRD DIY yang juga anggota Propemperda, Eko Suwanto, menyatakan setidaknya terdapat tiga hal yang melatarbelakangi penyusunan raperda tersebut yaitu edukasi, penyuluhan dan tertib hukum.

Raperda tersebut akan diperkuat pada aspek penyuluhan dan pendidikan. “Komitmen kita ke depan menjadikan Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ini akan ada pasal-pasal untuk memberikan edukasi masyarakat agar tertib dan taat hukum,” ungkapnya, Sabtu (17/4/2021), di RM Ingkung Grobog Yogyakarta pada acara Sosialisasi Propemperda Tahun 2021.


Menurut dia, pencegahan serta penyuluhan merupakan langkah yang lebih baik daripada melakukan pendampingan saat proses hukum sudah telanjur terjadi.


Inilah pentingnya sinergi antara Pemda DIY, DPRD DIY kalangan kampus maupun kementerian dalam hal ini Kanwil Hukum dan HAM DIY, termasuk sosialisasi secara bersama-sama kelak apabila regulasi tersebut sudah disahkan.


“Untuk mendorong sistem hukum yang baik, harapan kita, kita bisa berbagi tugas dengan Kanwil Kumham DIY,” kata dia.

Selain Eko Suwanto, hadir pula Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang juga Ketua YLPA DIY dan Ketua FPKK DIY, Y Sari Murti W serta Wisnu Indaryanto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kanwil KumHAM DIY.

Dalam paparannya mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dari Segi Akademis, Sari Murti menyampaikan pada prinsipnya negara harus memiliki supremasi hukum. Equality before the law harus dikedepankan, semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Dengan begitu tercipta proses hukum serta peradilan yang betul-betul adil.

Dia berpendapat, ada beberapa hal perlu memperoleh perhatian di dalam raperda ini.  Di antaranya, perlu diredefinisi  hakikat bantuan hukum, jasa hukum tidak hanya saat setelah ada masalah, misalnya untuk konsultasi hukum.

“Bantuan hukum perlu diperluas cakupan sasaran, tidak hanya untuk kelompok miskin melainkan juga kelompok rentan,” kata dia.

Selain itu, juga perlu diperluas cakupan ranah preventif guna membangun kesadaran hukum masyarakat,  maupun represif. Dan yang tak kalah penting, perlu pelibatan OBH atau organisasi bantuan hukum yang sungguh-sungguh profesional dan memiliki keberpihakan pada isu orang miskin dan kelompok rentan.

Sedangkan  Wisnu Indaryanto menambahkan perlu ditegaskan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada penerimanya, mengingat mereka merupakan orang atau kelompok miskin.

Mereka tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan dan pendidikan maupun aspek lain terkait dengan pekerjaan dan perumahan.

Perlu diingat pula, mereka yang nantinya mengakses layanan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan miskin. Adapun kelompok masyarakat rentan terdiri dari lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. (*)



SHARE


'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini