KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Presiden RI, Joko Widodo (jokowi) melantik Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10/2022). Pelantikan dihadiri Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri.

Sultan dan Paku Alam didampingi GKR Hemas dan  GKBRAyA Paku Alam. Turut hadir pula Ketua DPRD DIY Nuryadi, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, para Asisten Sekda DIY, serta perwakilan keluarga Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Perwakilan menteri kabinet Indonesia Maju dan perwakilan DPR RI juga tampak hadir di lokasi pelantikan. 

Presiden dalam keterangannya selepas acara pelantikan, mengungkapkan pelantikan ini sesuai dengan Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY Nomor 13 Tahun 2012. Dalam perundang-undangan tersebut, Sri Sultan dan Paku Alam kembali dilantik menjadi Gubernur dan Wakil DIY setelah masa jabatan lima tahun berakhir.

Selain itu pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 

Karenanya Presiden meminta Sultan dan Paku Alam dapat segera kembali menjalankan tugas. Terutama berkaitan dengan harga pangan dan inflasi di daerah. 

“Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” paparnya.

Sementara Sri Sultan mengungkapkan pelantikan kali ini dilakukan setelah melalui penetapan DPRD DIY. Penetapan dilakukan setelah melalui proses panjang oleh 55 anggota DPRD DIY pada 9 Agustus 2022 lalu.

"Sehingga bunyi keputusan presiden penetapan [gubernur dan wakil gubernur diy] sesuai dengan uu nomor 13 th 2012 pada tanggal 10 [oktober] ini karena masa jabatan 5 tahunnya hari ini selesai. Jadi tepat waktu, pelantikan bisa dilaksanakan. Itu yg penting, peristiwa hari ini bagi kami," ungkapnya.

Menurut Sultan, pasca dilantik, Pemda DIY memiliki empat program prioritas. Yakni pengentasan kemiskinan, ketimpangan wiayah, kecukupan pagan dan kelestarian lingkungan. Di sektor pangan, Pemda DIY dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan memiliki program penanaman 35 ribu hektar tanaman pangan di kabupaten/kota. 

Para petani diberi kesempatan menggunakan tanah di DIY untuk ditanami beras adan tanaman lainnya dengan kontrak sepuluh tahun mendatang.

"Kalau sekiranya ada petani yang mau menjual tanahnya itu  boleh, tapi bapak atau ibu bupati harus bisa mengganti dengan petani lain [untuk menanam tanaman pangan] sesuai yang akan keluar itu berapa hektar," tandasnya.

Untuk mencapai kecukupan pangan, lanjut Sultan, Pemda DIY juga melakukan verifikasi desa-desa di DIY mana yang kecukupan pangan dan sebaliknya. Hal itu dilakukan karena terjadi perbedaan stok pangan karena masalah geografis desa yang berbeda satu dengan lainnya.

Sedangkan untuk mendorong pengembangan di sektor pariwisata, Pemda DIY tengah membangun infrastruktur seperti jalan tol. Selama lima tahun kedepan DIY fokus menyelesaikan pembangunan jalan tol untuk rute Solo-Jogja.

Untuk pembangunan tahap kedua, pembanguan jalan tol Jogja-Bawen rencananya  akan dilakukan setelah tol Sol-Jogja selesai. Dalam perencanaannya, tol akan dibangun di kawasan Ringroad DIY ke arah Kulon Progo dan menuju Cilacap.

"Jalan tol sekarang sudah berjalan lagi, dalam artian pembebasan [tanah]. Karena yang terpenting dari proses pembangunan tol adalah pembebasan lahan. Namun sepertinya tidak mungkin seperti harapan pemerintah pusat yang ingin tahun 2024 [pembangunan tol] sudah selesai karena sempat terhenti dua tahun [akibat pandemi]. Hingga tahun 2024, diperkirakan baru sampai di perbatasan Jogja, dari arah Solo," jelasnya.(adv)