KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo akhirnya menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (kepres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Keputusan ini disambut baik seluruh warga DIY. Sebab kota ini menuliskan sejarah yang luar biasa saat para pejuang bersama tentara yang diprakarsai Sri Sultan HB IX dan Jendral Sudirman berhasil menegakkan kedulatan NKRI saat melawan Belanda dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Karenanya Presiden melalui kepres tersebut menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Pemda DIY sudah mengajukan penetapan tersebut sejak 2018 silam. 

Peristiwa 1 Maret 1949 menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional. Selain itu telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Peristiwa sejarah tersebut diharapkan dapat menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional," papar Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat membacakan Kepres Presiden RI di Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3/2022).

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara. Bahkan membuka mata dunia internasional bila Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan. 

Serangan Umum merupakan rangkaian panjang dari peristiwa- peristiwa sejarah yang mendahului sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut juga menandakan keberhasilan pasukan TNI bersama seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia, termasuk Kepolisian, Laskar dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam merebut kembali Yogyakarta. Dewan Keamanan PBB menggunakan berita serangan ini untuk mendesak Belanda agar kembali berunding dengan Indonesia usai melakukan agresi militer ke Indonesia.

Perbedaan Tanggal

Didepan para bupati/walikota serta keluarga, Sultan menyampaikan satu hal yang dipendamnya selama ini. Menurutnya, Serangan para pejuang melawan tentara Belanda yang menduduki Yogyakarta sebenarnya tidak terjadi pada 1 Maret 1949. Namun kejadian tersebut terjadi satu hari sebelumnya pada 28 Februari 1949.

Sultan HB X mendapatnya informasi tersebut dari ayahandanya Sri Sultan HB IX. Namun informasi tersebut hanya disimpannya sampai momentum kali ini.

Apalagi dirinya tidak memiliki bukti otentik perbedaan tanggal peristiwa tersebut. Karenanya Sultan tidak bisa menjelaskan secara rinci perubahan tersebut.

"Yang mungkin bapak-ibu yang belum tahu, tapi untuk melengkapi peristiwa ini saya dapat cerita, menurut almarhum sri sultan HB IX kejadian itu 1 maret tapi sebenarnya 28 februari [1949] tapi karena bocor informasinya maka diubah jadi 1 maret [1949]," jelasnya.

Baru pada momen berharga saat ini saat 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Sultan akhir mengungkapkan rahasia yang dipendamnya berpuluh-puluh tahun lamanya.

"Di momentum ini saja saya menyampaikannya. Saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut karena saya dapat cerita ya dari orang tua, nak ditakoni buktine yo ra ngerti (kalau ditanya buktinya ya tidak tahu-red). Lebih baik saya diam, tidak pernah mau berbicara. Dengan adanya peristiwa 1 maret [1949] itu punya implikasi besar karena kekuatan indonesia masih ada meski gerilya," ungkapnya.(adv)