Jumat, 03 Des 2021,


kebijakan-pemerintah-harus-ramah-terhadap-perempuanKetua KPPI DIY Yuni Satia Rahayu. (istimewa)


Siaran Pers
Kebijakan Pemerintah Harus Ramah terhadap Perempuan

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Bertepatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 25 November, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY menyuarakan aspirasi, pemerintah harus lebih berkomitmen melindung kaum perempuan. Ini merupakan bagian dari upaya mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.


“Kasus kekerasan terhadap perempuan itu kayak gergaji, kadang-kadang naik kadang-kadang turun,” ujar Novia Rukmi, Sekretaris KPPI DIY, kepada wartawan, Kamis (25/11/2021), di DPRD DIY.

  • Kecelakaan Motor, Paku Alam X Dirawat di Sardjito
  • Menjadi Guru Milenial

  • Didampingi Ketua KPPI DIY, Yuni Satya Rahayu, lebih lanjut Novia memaparkan berdasarkan data Komnas Perempuan setidaknya pada tahun 2020 tercatat sekitar 1.200 kasus, rata-rata terjadi pada area domestik lingkup rumah tangga. Sedangkan di DIY, dari lima kabupaten/kota kasus terbanyak dominan terjadi di Kota Yogyakarta. 

    Menurut Novia, pihkanya selalu datang ke masyarakat untuk memberikan edukasi dengan harapan kasus kekerasan terhadap perempuan berkurang. Edukasi tersebut antara lain meliputi kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

  • Wakaf Sumur Bikin Warga Dusun Lega

  • Selain itu, pemerintah juga terus didorong agar membuat kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Langkah ini perlu didukung oleh keterlibatan perempuan di dalam pengambilan kebijakan. “Karena yang mengerti kekerasan terhadap perempuan itu kaum perempuan sendiri,” kata dia.

    KPPI DIY sebagai suatu organisasi perempuan dari partai politik tugasnya antara lain memperjuangkan hak-hak poliitk perempuan dan anak, agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih ramah terhadap perempuan dan anak.

    “Pada hari antikekerasan terhadap perempuan ini kita juga bekerja sama dengan APMD melakukan dialog interaktif, termasuk juga kita bicara di webinar. Kita juga melakukan pendidikan politik dalam konteks bukan politik formal masuk parpol melainkan bagaimana teman-teman menjadi sadar tentang konsep gender yang sebenarnya,” terangnya.

    Diakui, masih banyak warga masyarakat belum menyadari tentang kesetaraan gender sehingga pembicaraan yang sering muncul adalah soal perempuan. “Padahal kesetaraan gender itu bicara juga soal laki-laki dan perempuan,” ucapnya.

    Saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, aktivis perempuan gencar mendorong undang-undang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. “Ternyata kalau kita melihat, ketika bicara kekerasan seksual selalu berbicara dengan relasi kuasa. Korban menjadi tidak berdaya,”  tambahnya.

    Baik Novia maupun Yuni merasa prihatin ketika mendengar terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena relasi kuasa, korban menjadi tidak berdaya takut melapor.

    Yuni Satia Rahayu menambahkan, KPPI DIY sebagai organisasi yang anggotanya berasal dari berbagai parpol membuka ruang konsultasi hukum apabila ada perempuan mengalami masalah kekerasan. “Kalau mereka akan mengadukan atau membawa ke ranah hukum, kita sediakan konsultasi hukum dari bidang advokasi,” tandasnya.

    Sayangnya, lanjut Anggota Komisi B DPRD DIY yang pernah menjabat Wakil Bupati Sleman periode 2010-2015 itu, upaya mendorong DPR RI untuk mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum bisa terlaksana. Konstelasinya di Senayan, tidak semua fraksi memberikan dukungan. (*)


    TAGS: kppi diy 

    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini