kemenperin-dorong-transpormasi-ekonomi-hijau-upaya-turunkan-emisi-karbonPemberian penghargaan dalam Temu Pelanggan BBSPJIKKP di Inna Malioboro, Kamis (30/6/2022). (yvesta putu ayu palupi/koranbernas.id)


Yvesta Putu Ayu Palupi
Kemenperin Dorong Transpormasi Ekonomi Hijau, Upaya Turunkan Emisi Karbon

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong transformasi ekonomi hijau atau green economy. Hal ini sebagai salah satu cara dalam mewujudkan target penurunan emisi karbon sebesar 29 persen atas upaya sendiri dan 41 persen atas dukungan internasional pada 2030.


Salah satu realisasinya melalui jasa verifikasi atau validasi melalui lembaga validasi dan verifikasi (LVV) yang kompeten dan independen. Verifikasi dilakukan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) sebagai unit pelayanan teknis dari Kementerian Perindustrian.


"Verifikasi ini sebagai upaya mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan menuju net zero emission," ujar Agus Kuntoro, Kepala BBSPJIKKP, pada Temu Pelanggan BBSPJIKKP di Inna Malioboro, Kamis (30/6/2022).

Menurut Agus, verifikasi atau validasi dilakukan lembaga validasi dan verifikasi (LVV) yang kompeten dan independen. Hal ini penting agar optimalisasi sumber daya sebagai aset teknologi perusahaan bisa dilakukan.


Validasi tersebut juga penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan serta melindungi publik dari akibat buruk penerapan suatu teknologi.

BBSPJIKKP mampu memberikan dukungan berupa evaluasi secara sistematis dan obyektif terhadap aset teknologi dalam memberikan nilai tambah kepada perusahaan yang diaudit, melalui layanan audit teknologi, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala BPPT No. 007a Tahun 2017.

"Audit teknologi juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi status kemandirian dan penguasaan teknologi, sekaligus memberikan input yang akurat bagi perencanaan teknologi," jelasnya.

Kepala BSKJI, Doddy Rahadi mengungkapkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, BSKJI hadir bersama 24 satuan kerja yang melayani dan mendampingi industri secara langsung. Satker ini tersebar dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Maluku.

BBSPJIKKP sebagai salah satu satuan kerja pelaksana teknis BSKJI memiliki lingkup tugas pelayanan di sektor indutri kulit, karet dan plastik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BBSPJIKKP telah bertransformasi dan berkembang dengan cakupan pelayanan yang lebih luas meliputi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri.

“Pengembangan layanan-layanan baru dan penambahan ruang lingkup diharapkan tetap mengedepankan pelayanan yang inovatif, transparan dan akuntabel," paparnya.

Doddy menambahkan, BBSPJIKKP yang telah dilengkapi dengan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sertifikasi produk, sertifikasi industri hijau, pelatihan teknis, pendampingan dan konsultansi industri, serta inkubasi dan alih teknologi.

Pada tahun ini, sesuai yang diamanatkan dalam Permenperin No 1 tahun 2022, BBSPJIKKP telah mengembangkan layanan jasa baru meliputi Audit Teknologi, Sertifikasi Industri Halal, Inspeksi Teknis, Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca, serta Bahan Acuan Standar untuk Karet (Standard Reference Materials for Rubber).

"Keberadaaan layanan baru BBSPJIKKP tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan layanan industri dalam rangka meningkatkan daya saing indutsri, memberikan jaminan kualitas dan standardisasi produk kulit, karet dan plastik, mendorong pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri nasional, mendukung terwujudnya industri tanah air yang berkelanjutan," jelasnya. (*)


TAGS: emisi  karbon 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini