ketua-dprd-purworejo-di-tengah-ribuan-pendemo-cari-solusi-pencairan-rtlhKetua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setyabudi. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)


Wahyu Nur Asmani EW
Ketua DPRD Purworejo di Tengah Ribuan Pendemo, Cari Solusi Pencairan RTLH

SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, ikut turun jalan di tengah-tengah ribuan pendemo, Senin (28/11/2022). Terlihat Dion bersama jajarannya berada di depan Kantor Bupati Purworejo selatan alun-alun.


"Di sini saya sebagai peserta demo sama dengan Bapak Ibu sekalian yang mendorong dan mencari solusi untuk pencairan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini," ujar Dion disambut tepuk tangan pengunjuk rasa.


Dia prihatin dana RTLH yang bersumber dari APBD 2022 sudah disahkan sejak November 2021. "Anggaran klir tidak ada masalah, namun di perjalanan pada 4 Juli 2022  terjadi perubahan Peraturan Bupati (Perbub) dari persyaratan pengajuan kelompok masyarakat (pokmas) menjadi perseorangan. Kalau Dinas Perkimtan waktu itu gerak cepat, pada bulan Agustus disertakan perubahan, dana RTLH bisa dicairkan tahun ini," ujar Dion.

 


Saat ini anggaran sebesar Rp 5,97 miliar untuk 398 penerima masih berada di Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

"Sumber masalah dari gagalnya pemcairan ada pada perbub, awalnya pemda diingatkan oleh aparat penegak hukum (APH), bansos harus ditujukan perorangan. Karenanya muncul Perbub Nomor 68 Tahun 2022, penerima dari pokmas ke individu," jelasnya.

Dion membeberkan, apabila saat itu Dinas Perkimtan bergerak cepat memenuhi kelengkapan administrasi,  pencairan anggaran bisa digeser pada APBD perubahan. Itu tidak masalah.

Namun, kata dia, Dinas Perkimtan tidak melaksanakan, masih mengandakan sosialisasi hingga Oktober 2022. "Kami tahu pembatalan pencairan dana RTLH pada bulan Oktober 2022, saat Dinas Perkimtan  mengatakan kepada kami ada penundaan pencairan dana RTLH," sebutnya.

Dion berusaha memberikan solusi dengan menempuh langkah diskresi.

"Untuk pencairan dana RTLH 2022, mungkin bisa ditempuh langkah diskresi. Dengan catatan Kapolres, Kejaksaan, Bupati dan DPRD Kabupaten Purworejo duduk bersama menempuh diskresi. Jika dana RTLH 2022, dicairkan tahun ini, aparat penegak hukum tidak mengusut secara hukum," tandasnya. (*)


TAGS: Purworejo  RTLH 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini