kpu-purworejo-bersinergi-dengan-media-sosialisasikan-pemilu-2024Widya Astut (tengah) dan Akmaliyah dari KPU Purworejo saat gathering dengan media. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)


Wahyu Nur Asmani EW
KPU Purworejo Bersinergi dengan Media Sosialisasikan Pemilu 2024

SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo bersinergi dengan media massa untuk mensosialisasikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


"Pemilu tahun 2024 masih sama dengan Pemilu tahun 2019,  tidak ada revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak ada undang-undang baru," jelas Akmaliyah, Kepala Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Purworejo, saat gethering KPU dengan media guna sosialisasi Pemilu 2024, Rabu (28/9/2022), di RM Ayam Bambu Kuning Purworejo.


Menurut dia, jumlah data pemilih pada tempat pemungutan suara (TPS) masih sama, 300 orang. Dan pemilu ke depan melayani pemilih pindahan.

"Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan warga yang telah memiliki  e-Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kami telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan masih kurang menyelesaikan 8.000 e-KTP," sebutnya.


Akmal menambahkan untuk pendaftaran parpol sentralistik dilakukan KPU RI, adapun pendaftaraan parpol dimulai 14 Juni 2022 dan penetapan parpol berakhir pada Desember 2022.

Sementara untuk perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu mulai 14 Juni 2022 sampai 14 Juni 2024.

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap pada 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Sedangkan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari  29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022.

Ketua Divisi (kadiv)  Teknis Penyelenggaraan, Widya Astuti, menambahkan KPU juga melakukan verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) untuk parpol.

Hasil vermin untuk mengetahui anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan memenuhi syarat (MS). TMS ada berbagai penyebab misalnya identitas ganda.

Atau TMS berikutnya ada pekerjaan yang dilarang untuk parpol seperti TNI, Polri, ASN, Kepala Desa (Kades), perangkat desa dan jabatan lainnya yang diatur perundang-undangan.

"Jika usia pada sistem informasi parpol (sipol) belum berumur 17 tahun dan belum menikah, ini ada potensi TMS. Atau seseorang yang terdaftar di dua parpol juga termasuk TMS," jelas Widya.

Dia menambahkan kepala daerah ataupun seseorang yang memiliki jabatan dilarang berparpol jika ingin mengajukan sebagai anggota legislatif.

Maka pada H minus 1 dari penetapan daftar pemilih tetap harus ada SK pemberhentian dari pekerjaan atau profesi sebelumnya. (*)


TAGS: KPU  Purworejo 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini