Rabu, 27 Okt 2021,


pemkab-sleman-menghapus-imb-diganti-menjadi-pbgAmperawan Kusjadmikahadi saat menjelaskan penghapusan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Selasa (21/9/2021). (nila hastuti/koranbernas.id)


Nila Hastuti
Pemkab Sleman Menghapus IMB, Diganti Menjadi PBG

SHARE

KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Pemkab Sleman menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan status IMB menjadi PBG ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.


Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Amperawan Kusjadmikahadi, menjelaskan Pemkab Sleman secara resmi telah melaksanakan proses perubahan sejak 1 September 2021.


“Jadi per tanggal 1 September 2021 kami sudah tidak melayani IMB tapi berganti PBG. Proses PBG ini semuanya dilaksanakan secara online dengan sistem yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG),” jelas Amperawan kepada wartawan di Pendopo Parasamya Kantor Setda Sleman, Selasa (21/9/2021).

Amperawan juga menuturkan, proses permohonan PBG dapat dilakukan secara online di mana pun. Dia menyebut masyarakat hanya perlu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam SIMBG.


“Animo masyarakat dengan perubahan ini ternyata tidak surut. Sampai saat ini ada sebanyak 156 permohonan yang masuk. Dalam prosesnya juga pemohon dapat melengkapi atau memperbaiki syarat yang belum terpenuhi dalam SIMBG. Pemohon diberikan kesempatan 5 kali melakukan perbaikan. Jika lebih dari 5 kali, pemohon harus mengajukan permohonan baru,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman, Riyanto, menyatakan adanya perubahan IMB tersebut juga kemudian terdapat di DPMPPT.

“Untuk perubahan ini memang di masyarakat ada penyesuaian, tapi tetap bisa berjalan. Yang semula untuk IMB itu diproses di DPMPPT pelayanan perizinan satu pintu, sekarang tidak. Dinas dalam hal ini hanya membantu masyarakat yang belum memahami,” jelasnya.

Selain itu, Riyanto juga mengatakan bahwa DPMPPT juga melakukan pendampingan pengisian SIMBG dan memberikan informasi besaran retribusi serta menerbitkan SK PBG bagi pemohon yang kemudian secara teknis berada di DPUPKP. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini