KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 di Hotel Grand  Rohan Yogyakarta, Selasa (22/1/2023).

Usai pelantikan dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas. Hadir dalam acara tersebut jajaran komisioner KPU yakni Mestri Widodo, Musnif Istiqomah, Joko Santosa dan Wuri Rahmawati serta Lurah dari 75 kalurahan se-Kabupaten Bantul.

Mereka yang baru dilantik kemudian mengikuti orientasi tugas dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, Siti Ghoniyatun dan dari komisoner KPU Bantul.

Didik Joko Nugroho mengatakan jumlah PPS yang dilantik 225 orang, setiap kalurahan terdiri tiga orang petugas.

"PPS adalah salah satu ujung tombak kesuksesan pemilu karena perannya strategis. Di antaranya tanggal  26 Januari memulai pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) tingkat kalurahan," kata Didik.

Disambung Februari kegiatan verifikasi faktual dukungan perserorangan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY.

"Ada tiga hal yang saya ingatkan kepada seluruh PPS yang hari ini dilantik dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, PPS harus gerak cepat dan melakukan  koordinasi dengan PPK yang telah terbentuk di semua kapanewon serta koordinasi dengan lurah di masing-masing kalurahan," katanya.

Kedua, karakter kelembagaan KPU dan penyelenggara pemilu adalah lembaga pelayanan. Dua pihak yang dilayani adalah pemilih dan peserta pemilu.

"Saya minta berikan pelayanan optimal kepada pemilih dan peserta pemilu. Gunakan azas profesional, berintegritas dalam arti bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan serta azas independen yakni netral, tidak  memihak dan setara," katanya.

Ketiga, secara nasonal KPU menjadikan  pemilu 2024  sebagai sarana integrasi bangsa. Maka berikan pendidikan  demokrasi  dan membangun demokrasi secara matang di masyarakat sehingga berbeda pilihan adalah hal yang wajar.

Siti Ghoniyatun menambahkan sebagai petugas penyelenggara pemilu, data pemilih harus dijaga. "Kerahasiaan data pemilih harus dijaga dengan baik oleh Bapak dan Ibu semuanya," katanya. (*)