Jumat, 17 Sep 2021,


raperda-bprs-hilang-fraksi-pks-dprd-kota-yogyakarta-walk-outRapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan agenda perubahan program Propemperda. (istimewa)


Siaran Pers
Raperda BPRS Hilang, Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Walk Out

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta kompak melakukan walk out saat berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan agenda penetapan perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda), Senin (13/9/2021).


Keputusan tersebut diambil Fraksi PKS karena hilangnya Raperda Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Propemperda tersebut.


Aksi walk out dimulai dari pandangan Fraksi PKS yang menyebut pencabutan Raperda BPRS dari Propemperda, tidak memiliki dasar kuat.

Pimpinan rapat yang diketuai Danang Rudiyatmoko tidak menampung pandangan Fraksi PKS untuk kemudian membuka mekanisme voting namun hanya sebagai catatan.


“Tidak ada voting, sikap kami hanya dijadikan catatan. Semestinya ada mekanisme voting jika memang tidak menemukan keputusan melalui musyawarah mufakat,” kata Bambang Anjar Jalurmurti, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta.

Bambang menjelaskan Raperda BPRS merupakan salah satu poin kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang masuk propemperda 2021.

Raperda tersebut memiliki dasar kajian akademis yang lengkap dan telah melalui tahapan harmonisasi di Bapemperda DPRD. Selain itu, juga sudah selesai dikonsultasikan ke Biro Hukum Setda DIY.

“Seharusnya Perda BPRS sudah bisa segera melangkah ke tahap selanjutnya pembahasan di pansus untuk menjadi perda,” ucapnya.

Pembahasan Raperda BPRS sudah menjadi komitmen antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai bentuk pelaksanaan perda RPJMD.

Komitmen itu kandas menyusul terbitnya surat No 188/4345 yang menyampaikan tentang usulan perubahan Propemperda. Walikota Yogyakarta menarik Raperda BPRS dari Propemperda 2021 secara sepihak.

Bambang menambahkan, penarikan sepihak itu tanpa didasari kajian akademis sebagaimana kajian akademis saat pengajuan dulu.

“Hal itu menunjukkan kepada publik betapa inkonsisten dan ugal-ugalan kepala daerah (walikota) dalam mengelola kebijakan di Kota Yogyakarta,” tegasnya.

Fraksi PKS berpendapat DPRD Kota Yogyakarta tidak boleh membiarkan hal itu begitu saja karena menyangkut marwah lembaga legislative sebagai bagian dari perumus kebijakan.

DPRD sebagai lembaga wakil rakyat tidak boleh hanya dijadikan stempel dari kemauan kepala daerah yang tidak dilandasi kajian akademis yang matang.

Rencana pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Yogyakarta sudah melalui proses pengkajian mendalam, salah satunya Kajian Kelayakan Usaha BPRS oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dari hasil kajian disebutkan pendirian BPRS dinilai menjanjikan dan memiliki potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga sudah dibuat kajian mengenai sinkronisasi dengan pelaksanaan UU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law.

Berdasarkan catatan Fraksi PKS, pendirian BPRS akan melengkapi keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, akan menambah pilihan masyarakat dalam pendanaan berbagai kegiatan ekonomi dan industri yang ada di kota ini.

Pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi geografis, ekonomi dan sosial Kota Yogyakarta yang mayoritas muslim.

“Berdasarkan Laporan OJK tentang Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir pertumbuhan BPRS cukup menjanjikan baik pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan maupun dana pihak ketiga. Jadi, tidak ada alasan mendasar penarikan raperda itu, masyarakat akan mengetahui pencabutan BPRS adalah cara arogan dan ugal-ugalan,” kata Bambang. (*)


TAGS: DPRD  Kota  Yogyakarta 

SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini