Rabu, 19 Jan 2022,


turun-rp-26-m-rencana-pendapatan-kab-kebumen-tahun-2022Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menandatangani Keputusan DPRD Kebumen tentang Perda APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. (istimewa)


Nanang W Hartono
Turun Rp. 26 M, Rencana Pendapatan Kab. Kebumen Tahun 2022

SHARE

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Rencana seluruh pendapatan Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2022 menurun Rp 26 miliar. Penurunan berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.


Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kebumen, Sarimun, Selasa (30/11/2021), menyetujui Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2022.


Pendapatan daerah dalam dokumen RAPBD tahun 2022 adalah sebesar Rp. Rp2.714.859.917.000,00. Bila dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2.740.757.719.094,00.

Dalam Perda APBD 2022 disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebumen sebesar Rp. 407.718.602.000,00 pendapatan transfer sebesar Rp. 2.264.817.935.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp. 138.192.638.000,00.


Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, arah kebijakan dan tema pembangunan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2021 masih seputar peningkatan infrastruktur.

"Arah pembangunan kita sesuai RPJMD, masih dalam hal peningkatan kualitas Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open-Gov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana," kata Arif Sugiyanto.

Tema dan arah kebijakan tersebut, menjadi bagian dari tema dan arah kebijakan dalam RAPBD tahun anggaran 2022. Prinsip penyusunan anggaran sudah diatur dalam Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Rencana APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS. Kemudian tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan," kata Arif Sugiyanto.

Penggunaan anggaran pemerintah juga dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini